Warga Sintang Tolak Pemekaran PKR, Ini Alasannya

oleh

SINTANG, LANDAKMEWS – Rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), selain terhambat regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, juga mendapat penolakan sebagai besar masyarakat di wilayah timur provinsi Kalbar. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, masyarakat menilai jika pemekaran daerah hanya akan membagi kekuasaan di kalangan elit politik saja.

“Pemekaran daerah hanya ingin berbagi daerah kekuasaan saja. Bohong jika ingin mempersatukan Kalbar dengan mendukung pemekaran daerah, itu namanya membagi-bagi daerah, jadi kita harus tetap kompak, solid. Tidak usah percaya dengan isu pemekaran daerah,” tandas Abdinus Arap Tokoh Pemuda asal Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sintang, Sabtu (28/4), saat berdialog dengan calon gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa.

Arap menjelaskan, membangun daerah seperti Kalbar dibutuhkan komitmen, kebersamaan serta perjuangan dari semua elemen masyarakat. Karena itu, jika pemekaran daerah terjadi, maka akan lebih sulit lagi bagi daerah di wilayah timur seperti Kabipaten Sintang, untuk memajukan daerahnya.

“Oleh karena itu saya tegaskan, kita semua jangan mau diombang-ambingkan oleh isu pemekaran daerah itu. Karena justru akan membuat kita semakin sulit mendapat anggaran pembangunan, coba pikir saja, kalo ada daerah baru dimekarkan maka semua anggaran dan rencana kerja harus disusun dari awal lagi,” jelas Abdinus Arap.

Pada kesempatan yang sama, warga Kabupaten Sintang lainnya, Robertus Jani menyebutkan, jika ada calon gubernur Kalbar yang ingin memekarkan daerah, maka dia tidak cinta dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Karena, setelah calon tersebut dipilih oleh masyarakat di wilayah timur dengan iming-iming pemekaran daerah, maka dia akan meninggalkan wilayah timur yang pernah memberikan dukungan kepadanya, saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.

“Saat calon yang menjanjikan pemekaran kapuas raya terpilih, maka dia lepas tanggungjawabnya dengan kita di sini. Dia enak-enakkan duduk jadi gubernur Kalbar, sedangkan kita disini sulit membangun daerah, kita di sini hanya diberi masalah baru saja dengan pemekaran daerah yang belum tentu arah pembangunannya,” ujar Robertus Jani.

Tidak hanya itu, sebagai tokoh pemuda yang paham dengan situasi politik saat ini, Robertus Jani juga menilai, isu pemakaran provinsi Kapuas Raya hanya dilontarkan oleh elit politik yang kurang paham dengan kondisi daerahnya sendiri.

“Itukan sudah jelas, beberapa hari lalu saya dengar pernyataan penjabar gubernur Kalbar yang menegaskan, jika pemerintah pusat tidak akan merealisasikan pemekaran daerah. Bingung saya kalo ada calon gubernur yang masih ngotot memekarkan daerah, tidak sejalan dengan pemerintah pusat lah kalo gitu,” paparnya.

Sementara itu, calon gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa mengapresiasi masukan dan pemahaman warga tentang isu politik yang bergulir di Pilkada kali ini.

Karolin menilai, masyarakat saat ini sudah sangat cerdas sehingga sebagai satu-satunya calon gubernur dari kaum perempuan, Karolin menyatakan jika dirinya bersama calon wakil gubernur Kalbar Suryadman Gidot, hanya akan berjuang memenangkan Pilkada dengan program yang masuk akal dan dibutuhkan warga Kalbar.

“Saya sangat bangga dengan masyarakat di Kabupaten Sintang, pintar dan cerdas dalam mencermati isu politik. Sebagai calon gubernur, saya hanya bisa mengatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrasrtuktur itulah yang perlu setiap tahun kita tingkatkan. Saya punya modal yang cukup untuk membangun Kalbar hebat, dengan dukungan pemerintah pusat di bawah komando presiden Joko Widodo,” pungkas Karolin.

Penulis: Tim Liputan
Editor: One

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *