Bupati: PTPN XIII Tidak Bisa Diharapkan Lagi

oleh

NGABANG, LANDAKNEWS – Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa angkat bicara soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh di PTPN XIII, khususnya di unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Iapun langsung menggelar pertemuan dengan 84 buruh korban PHK tersebut di aula kecil Kantor Bupati Landak, Jumat pagi tadi.

Pertemuan itu juga dihadiri Pj Sekda Landak, Alpius, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Landak, Mindar, Manajer PTPN XIII PKS Ngabang, Asri Siswanto dan Ketua KSBSI Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu.

Bupati sendiri mengaku cukup prihatin dengan nasib para buruh PTPN XIII PKS Ngabang yang di PHK.

Iapun sudah melihat dan memantau berbagai perkembangan yang ada di PTPN XIII.

“Saya juga berusaha untuk menemui bapak-bapak sekalian. Apa yang dialami para buruh ini tentunya diluar kemauan dari kita semua. Bahkan, diluar kemauan PTPN XIII,” ujarnya.

Menurut bupati, Pemkab Landak terus berinisiatif membangun komunikasi dengan PTPN XIII.

“Hanya memang, kalau kita bilang memang sangsot, asli. Ketemu Direksipun, Direksi belum gajian. Mau ngomong apa coba. Saya kejar ke Pontianak kemarin. Sebab, saya yakin mereka pasti mempercayakan terlebih dahulu kepada manajemen yang ada di Ngabang,” ucapnya.

Dikatannya, komunikasi memang harus dibangun.

“Memang situasi seperti ini tidak bisa dihindari. Bagi ekonomi Kota Ngabang sendiri, ini akan ada dampaknya. Oleh karena itu, kita sangat menyesal. Kita harus terima dengan kondisi yang ada sekarang ini,” katanya.

Karolin menegaskan jika dia tetap memprioritaskan kepada pemenuhan hak-hak para buruh.

“Saya datang ke Direksi, malah mendapatkan curhat. Saya memang benar-benar tidak menerima curhat. Bagi saya, hutang Bank, bunga Bank, kredit perusahaan dan kerugian perusahaan, bukan urusan saya,” tegasnya.

Ia juga sudah meminta secara lisan kepada manajemen untuk mengutamakan manusianya dulu berupa hak-hak para buruh.

“Selain itu, soal status para bapak ibu sekalian, Direksi sudah menyampaikan jika bapak dan ibu yang diterima bekerja di perusahaan, tanpa sepengetahuan dari pimpinan diatas. Bagi saya, hal itu bukan urusan saya. Itu salah dari manajemen sendiri. Lihat, faktanya memang ada pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Sebab, bapak ibu yang tadinya adalah pekerja PKWT, dengan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja, maka menjadi PKWTT. Dengan demikian, bapak dan ibu berhak atas usaha,” katanya.

Bupati juga mengatakan, saat ini PTPN XIII memang tidak bisa diharapkan lagi. Oleh karena itu, iapun mempersilakan para buruh untuk mencari pekerjaan lain.

“Terserah mau cari pekerjaan diluar, mau pulang ke kampung, mau tanam padi, tanam sawit, tanam ubi, terserah. Jangan berharap lagi pada PTPN XIII. Saya ngomong terus terang saja. Saya hanya memprioritaskan pemenuhan hak-hak bapak ibu sekalian. Makanya, tolong data para pekerja berikut nomor kontak dan segala macam, bisa dikoordinir oleh seseorang, sehingga jika ada perkembangan bisa diberi tahu,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Karolin memberikan bantuan berupa 90 karung beras kepada para buruh korban PHK.

“Ini bantuan dari Ibu Bupati ya, bukan dari perusahaan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Kami tetap mengawal hak-hak yang harus bapak ibu terima,” katanya.

Bupati juga meminta kepada para buruh agar tidak terbawa emosi dalam hal ini.

“Mari kita jaga kondisi dan situasi ditempat kita masing-masing dan jangan terprovokasi. Sebab, yang rugi adalah kita sendiri,” ingatnya.

Manajer PTPN XIII PKS Ngabang, Asri Siswanto mengaku, usai mediasi yang berlangsung di DPMPTSPTK Landak, ia langsung berangkat ke Pontianak untuk bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar dan Dirut PTPN XIII.

“Titik temu persoalan ini yang tadinya jauh, sekarang sudah mulai dekat. Namun, masih perlu proses lagi. Sebab, memang kondisi keuangan perusahaan yang ada di PTPN XIII memang sangat memprihatinkan. Boleh dibilang sudah dititik kritis. Sekarang saja kita bernafas sudah dibantu kompresor dari orang luar,” akunya.

Siswanto masih berharap agar PTPN XIII bangkit kembali.

“Kita semua korban. Dari hasil mediasi pertama yang sudah dilakukan Pemkab Landak, teruma masalah belum terbayarnya gaji bulan Juli dan Agustus, saya sudah diperintahkan untuk menghitung selisih gaji. Saya berharap penghitungan itu bisa secepatnya selesai dan saya bisa kirimkan ke Kantor Direksi. Tapi saya tidak bilang pasti hari Senin atau Selasa nanti keterlambatan gaji ini akan dibayarkan. Saya hanya berharap, hari Senin atau Selasa pembayaran gaji itu bisa terealisasi,” katanya.

Soal pesangon, Siswanto mengaku, jika hal tersebut masih dalam pembahasan.

“Hak-hak normatif para pekerja ini memang harus dipenuhi. Hal inipun sudah kami sampaikan ke Dirut. Tapi Dirut masih mencari bagaimana dengan memenuhi hak tersebut, namun dengan mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar,” katanya.

Ditempat sama, Ketua DPC KSBSI Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu menegaskan, jika pihaknya tetap akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan PHK yang dialami para buruh di PTPN XIII unit PKS Ngabang tersebut.

“Secara organisasi, dari awal kami siap menempuh proses hukum. Kamipun tetap meminta pendampingan hukum sampai hak-hak para pekerja ini terpenuhi semua,” ujar pria yang biasa disapa Yusuf ini.

Ia menyadari, proses hukum yang dilakukan itu tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama. Selain itu, akan memakan biaya yang cukup besar.

“Tapi kami tetap akan menempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kami juga meminta kepada Ibu Bupati untuk mengawal bersama-sama permasalahan ini,” pintanya.

Yusuf mengaku, adanya dukungan dari Pemkab Landak dalam menyikapi hal yang dialami para pekerja, tentu akan menambah kekuatan para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.

“Hanya saja, saya berpesan kepada Manajer PKS soal upah yang belum terbayarkan dua bulan, tolong diprioritaskan,” pinta Yusuf.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada bupati yang sudah membantu beras kepada para pekerja korban PHK PTPN XIII itu.

“Tapi kalau bisa, saya berharap supaya pembayaran gaji yang tertunda ini jangan terlalu lama untuk dibayar. Sebab, yang namanya bantuan beras, mungkin hanya bisa bertahan sekian hari. Nanti akan lebih rumit lagi permasalahannya,” ungkapnya.

Penulis: Tim Liputan
Editor: One

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *