Home / Kalbar

Rabu, 7 Juni 2017 - 21:44 WIB

Pemkot Pontianak Enam Kali Berturut-turut Mendapat WTP

BPK RI (istimewa)

Pontianak, Landak News – Pemerintah Kota Pontianak enam kali berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar, dalam hal pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

“Kendati Kota Pontianak telah menerima opini WTP selama enam kali, tetapi saya masih ada beberapa temuan tapi sifatnya administratif, tidak berupa kerugian material, hanya pada penafsiran suatu aturan,” kata Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Pontianak, Rabu.

Selain itu juga permasalahan warisan piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dilimpahkan ke Pemkot Pontianak. “Itu yang repot dan jumlah piutang PBB yang diserahkan tersebut senilai Rp60 miliar lebih dengan hampir 200 ribu SPPT,” ungkapnya.

Baca juga  Wah! Ternyata Karolin Sudah Banyak Buka Wilayah Terisolasi Kalbar

Menurut dia, opini WTP sudah semestinya menjadi keharusan bagi pemerintah dalam semua jenjang, sebab itu merupakan bukti telah melakukan tata kelola pemerintahan umumnya dan khususnya tata kelola keuangan daerah.

“Untuk meraih WTP, semua sudah ada variabelnya dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah manapun, misalnya kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan lain-lain,” kata Sutarmidji.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Kalbar memberikan opini WTP terhadap pengelolaan laporan keuangan tujuh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalbar, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Sintang, dan Kabupaten Mempawah.

Baca juga  Karolin Gagas Pembentukan BUM-Des Untuk Perkuat Desa dan Bangun Ekonomi Rakyat

Kemudian, dua pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Serta lima daerah yang belum dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Provinsi Kalbar, Kabupaten Kayong Utara dan Melawi, karena proses penilainnya belum selesai, kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Ida Sundari. (Ant)

Share :

Baca Juga

Kalbar

Pastor Yosnianto Kunjungi Umat Katolik Kembayan

Kalbar

PWNU Kalbar Gelar Tablig Akbar

Kalbar

Kalbar Maksimalkan Produksi Bawang Merah

Kalbar

Karolin-Gidot Selalu Siap Melayani Rakyat Kalbar

Kalbar

Pemuda Katolik Ajak Masyarakat Bersatu Pascapenetapan MK

Kalbar

Cagub Kalbar Karolin,  Ungkap Rahasia Tampil Bugar Saat Kampanye Keliling Kalbar

Kalbar

Karolin-Gidot Siap Jadikan Kalbar Mandiri Dan Maju

Kalbar

Warga Perbatasan Tolak Jadi “Korban Politik”
error: Content is protected !!