Home / Politik

Kamis, 8 Juni 2017 - 07:34 WIB

Komisioner KPU dan Bawaslu Ditambah Usai Pilkada 2018

Komisioner KPU dan Bawaslu saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4). (Antara Foto/Wahyu Putro A)
Jakarta, Landak News – Tambahan komisioner bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan dilakukan paling lambat satu tahun pasca disahkannya Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy, proses seleksi komisioner baru untuk KPU dan Bawaslu dapat dilakukan sebelum Pilkada 2018. Namun, pelantikan anggota diperkirakan baru terwujud pasca hari pencoblosan.

“Maka paling lambat Juli tahun depan pasti, setelah Pilkada 2018 baru seleksi tambahan KPU. Pansel bisa sebelumnya (dibentuk), tapi penambahan bisa setelah itu,” tutur Lukman di Kawasan DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6).

Tambahan komisioner bagi KPU dan Bawaslu berdasarkan kesepakatan internal pansus RUU Pemilu. Dari kesepakatan yang lahir, komisioner KPU bertambah dari 7 menjadi 11 orang, dan Bawaslu meningkat dari 5 ke 9 anggota.

Lukman memastikan tak akan menggunakan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilakukan beberapa bulan lalu sebagai dasar memilih anggota baru dua lembaga itu. Menurutnya, seleksi ulang harus dilakukan karena ada beberapa ketentuan baru ihwal komposisi pansel dalam RUU Pemilu.

Baca juga  Stanley Harsha: Indonesia Bisa Maju Lebih Cepat dari China

“Pansel dibentuk baru lagi karena ada ketentuan baru, misal pansel harus (mengikutsertakan) 30 persen perempuan, penyandang disabilitas juga bisa masuk, maka bentuk pansel lagi, rekrutmen baru lagi,” ujarnya.

Ragam Pertimbangan

Terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman mengaku siap menjalankan perintah undang-undang ihwal penambahan komisioner beserta waktu seleksinya nanti. Namun, ia menyarankan DPR sebagai pihak pembuat undang-undang mempertimbangan beberapa hal sebelum memutuskan waktu seleksi yang tepat bagi komisioner baru.

Menurut Arief, lembaga legislatif harus mempertimbangkan aspek anggaran yang diprediksi meningkat jika jumlah anggota KPU dan Bawaslu ditambah. Kedua, DPR juga harus mempertimbangkan keterbatasan ruang kerja yang ada di Kantor KPU saat ini.

“Karena kantor KPU itu bukan kantor yang besar, sekarang saja sudah umpet-umpetan di sana. Kemudian konsolidasi, tentu kami harus konsolidasi lagi menyesuaikan bagaimana membagi kerja, distribusi pekerjaan tidak lagi pada 7 namun 11 orang komisioner,” ujarnya.

Baca juga  Nenek Hilang Belum Ditemukan, Polsek Mandor Dan Warga Masih Mencari
Terkait rekrutmen komisioner tambahan, Arif menyebut idealnya dilakukan pada rentang 2,5 tahun mendatang. Tujuannya untuk menjaga kesinambungan kerja KPU dan Bawaslu ke depannya.

Jika tambahan komisioner baru dipilih 2,5 tahun lagi, tugas KPU dan Bawaslu di masa depan diyakini bakal lebih stabil karena ada masa peralihan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dari beberapa komisioner lama kepada pejabat baru.

“Sebetulnya kalau dengan pola itu kesinambungan lebih bisa terjaga. Tapi terserah DPR, misalnya dalam enam bulan ke depan 4 (komisioner baru) masuk, sebetulnya untuk menjaga kesinambungan kurang ideal. Kalau ingin kesinambungan idealnya 2,5 tahun (jarak rekrutmennya),” kata Arief. (wis/rdk)

Share :

Baca Juga

Politik

Wujudkan Kedekatan Dengan Warganya,Kanit Reskrim Sambangi Warganya

Politik

Mahfud Soal Pilkada Tak Ditunda: Plt Kurang Menguntungkan

Politik

Sejumlah Bencana Alam Terjadi, Anis Matta: Kita Butuh Kolaborasi Agar Indonesia Selalu Diberkahi 

Politik

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Versi KLB via Telepon

Politik

Pilkada 2018, PKB Bertekad Mengikutkan Kader Terbaiknya

Politik

Pengurus KBPP Polri Dukung Karolin Dipilgub 2018

Politik

Masyarakat Ingin Damai dan Harmonis, Milton-Boyman Jadi Harapan

Politik

Rapat Pleno Golkar Putuskan Titiek Soeharto Jadi Pimpinan MPR
error: Content is protected !!