Home / Parlementaria

Selasa, 13 Juni 2017 - 13:39 WIB

Gubernur Kalbar Surati Pemda Terkait THR Karyawan

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. 

Pontianak, Landak News – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis telah menyurati pemerintah kabupaten/kota yang mengingatkan seluruh perusahaan agar membayar tunjangan hari raya kepada pekerja tepat waktu.

“Surat edaran ditandatangani gubernur telah dikirim ke kabupaten/kota agar kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan bisa menegaskan kepada seluruh perusahaan untuk membayar THR kepada para pekerja, paling lambat H-7 Lebaran,” kata Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigragsi Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin di Pontianak, Selasa.

Ia melanjutkan, untuk besaran perhitungan THR pemerintah telah menyiapkan komposisi yang diterima pekerja jika masa kerjanya di bawah satu tahun.

Dia menjelaskan, untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara ke bawah yakni diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Cara penghitungannya, masa kerja dibagi 12 (bulan) dan dikalikan satu bulan upah yang diterima pekerja.

Baca juga  Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Landak Setuju RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang 2020-2039

Sedangkan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja yang memenuhi ketentuan sesuai Permennaker Nomor 6 Tahun 2016.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah kabupaten/kota juga ikut mengawasi Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima dari perusahaan tempat tenaga kerja itu bekerja.

Ia mengatakan pengawasan itu dilakukan untuk memantau sejauh mana efektivitas surat edaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi itu dipatuhi perusahaan atau tidak.

Kemudian, lanjutnya, pengawasan melibatkan pemerintah kabupaten/kota itu juga sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga  Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang lll Tahun 2021, Dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Landak Tahun Anggaran 2020

Di dalam UU itu sudah tertuang jika pengawasan untuk hubungan industrial menjadi kewenangan kabupaten/kota terkait dengan perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota.

Sementara jika hubungan industrial terkait dengan perusahaan yang berada di lebih dari satu kabupaten/kota itu menjadi kewenangan provinsi untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kewajibanya pembayaran THR.

“Jadi, mari sama-sama kita pantau untuk pemberian THR ini karena THR itu merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan,” katanya. (Ant)

Share :

Baca Juga

Parlementaria

Miliki Sertifikat Tanah, Heri Saman Harap Bermanfaat Dalam Meningkatkan Perekonomian Warga

Parlementaria

Peringati Hari Pahlawan Ketua DPRD dan Bupati Landak Lakukan Apel Tabur Bunga diMakam Pahlawan Kabupaten Landak

Parlementaria

Bela Kepentingan Masyarakat, PLN Koordinasi Dengan DPRD Landak

Parlementaria

Terkait Peraturan Bupati Landak Nomor 50 Tahun 2019, Komisi A Gelar RDP Dengan Kadis PM/PemDes

Parlementaria

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Landak Terhadap 3 Raperda Inisiatif Eksekutif

Parlementaria

Pangan Issu Dunia, Menjadi Krusial dan Semakin Nyatanya Krisisnya

Parlementaria

Komisi B DPRD Landak Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Dinas Perkebunan dan Ketua-Ketua Koperasi.

Parlementaria

Anggota DPRD Landak Dapil 3 Menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sompak
error: Content is protected !!