Home / Nasional

Senin, 19 Juni 2017 - 22:44 WIB

Jokowi Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari

Presiden Joko Widodo. (int)

JAKARTA, LANDAK NEWS – Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.

Baca juga  Warga Kesal, Kantor PTPN-II Kuala Bekala Digeruduk

Ma’ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

“Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu,” ucap Ma’ruf.

Baca juga  Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK Usai Jalani Pemeriksaan

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma’ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma’ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun.

Sebelumnya, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU. (K)

Share :

Baca Juga

Nasional

Butuh 3 Tahun Persiapkan Kalimantan Jadi Ibu Kota RI

Nasional

Mendag Patok Harga Bawang Putih Tak Boleh Lebih dari Rp30.000/Kg

Nasional

Jokowi Segera Lantik Kepala Unit Pembinaan Ideologi Pancasila

Nasional

Ini Dia Perkembangan Terkini Pemblokiran Akses Aplikasi Telegram

Nasional

Mulai Januari 2019, Secara Bertahap Sebagian Pegawai Kemensos Berkantor di Gedung Cawang Kencana

Nasional

Kapolri: Ada Indikasi ‘Money Changer’ Ilegal untuk Terorisme

Nasional

Media Massa Diingatkan Tak Bangkitkan Paham Radikal

Nasional

JOIN Deklarasikan Diri
error: Content is protected !!