Home / Pemda Landak

Selasa, 20 Juni 2017 - 21:32 WIB

Pemda Landak, Kaji Pemberian Sangsi Desa Belum Selesaikan Laporan Realisasi Dana Desa

Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, bersalaman dengan para kepala desa di gedung serba guna Mandor. (Foto: Martin)

MANDOR, LANDAK NEWS – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa akan mengkaji tentang pemberian sangsi kepada desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi dana desa sampai pada tenggang waktu yang diberikan oleh Pemda Landak, hal ini disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Mandor, Selasa (20/06/17).

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung serba guna Mandor itu dihadiri Sekda Kabupaten Landak, Alpius, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Kabupaten Landak, Andi Ali, jajaran SKPD kabupaten landak, Camat Mandor, Rajiman, kepala desa se-kecamatan mandor, badan permusyawaratan desa, dan pendamping desa.

“Kita masih mengkaji saat ini apakah boleh memberikan sangsi kepada desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi dana desanya berupa potongan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten, sebaliknya memberikan reward kepada desa yang telah menyelesaikannya dengan cepat dan tepat waktu dalam bentuk pembangunan, ” ungkapnya.

Baca juga  Jamin Keamanan Investasi, Bupati Landak Mediasi Kesepahaman PT Antam dan PT Hilton Duta Lestari

Hal ini disebabkan karena masih banyak desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2016 sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama tahun 2017 menjadi terkendala.

“Kita masih dihadapkan dengan persoalan tahun 2016, laporan realisasi yang belum diselesaikan oleh beberapa kepala desa. kami pemerintah kabupaten landak diberikan waktu sampai tanggal 30 Juli untuk menyelesaikannya. Yang jelas jika kita tidak menyelesaikannya dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, kita tidak bisa mencairkan dana tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini, secara khusus saya meminta kepada Bapak Camat Mandor untuk mengumpulkan semua kepada desa diwilayah kerjanya untuk duduk bersama membicarakan permasalahan yang dihadapi. Saya juga mengajak seluruh jajaran SKPD Landak untuk turun dan berdiskusi bersama-sama disini, ” tegasnya.

Menurut orang nomor satu di kabupaten landak itu, dia melakukannya semata-mata karena rasa cintanya aparatur dan masyarakatnya. Kekhawatirannya ini dilandasi karena laporan tersebut harus diserahkan kepada pihak Badan Pemeriksaan Keuangan dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur dibawah kepemimpinannya akan berpengaruh pada dirinya sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Landak.

Baca juga  DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANDAK PEMILU 2019

“Kenapa saya melakukan ini? Karena saya sayang dengan rakyat saya, sayang dengan aparatur pemerintahan yang saya pimpin, coba nanti saat hasil audit BPK keluar, yang kena sangsi adalah kalian para kepala desa yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus administrasi dana desa tersebut. Ayo kita mulai berubah, tinggalkan kebiasaan lama, jangan menyepelekan pekerjaan, ikuti aturan. Inilah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan pembangunan di desa, melalui dana desa,” pungkasnya. (R)

Share :

Baca Juga

Pemda Landak

Bantuan Alsintan Disalurkan, Wakil Bupati Landak Harap Ketahanan Pangan Meningkat

Pemda Landak

Peringati Hari Berkabung Daerah, Jajaran Pemkab Landak Hadiri Upacara di Makam Juang Mandor

Pemda Landak

Wabup Heriadi Buka Festival Riam Solakng

Pemda Landak

Pemkab Landak Dorong Pelayanan Publik Prima

Pemda Landak

Bupati Landak : Kegiatan Penyegaran Rohani ASN Harus Berkesinambungan

Pemda Landak

Kabut Asap Makin Pekat, Puskesmas Semata Bagikan Masker ke Pengendara

Pemda Landak

Hari Ini Pemilihan Ketua Pemuda Katolik Landak

Pemda Landak

Pemkab Landak Mulai Latih Tenaga Kesehatan Untuk Ambil Sampel Swab COVID-19
error: Content is protected !!