Home / Kalbar

Selasa, 22 Agustus 2017 - 14:28 WIB

Rumah Murah Bisa Terwujud

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis bersama Kepala Keaksaan Tinggi Kalbar dan DPD REI Kalbar, menandatangani kerjasama dalam rangka percepatan program pembangunan sejuta rumah dan pnerapan PP nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (21/8). (Foto: Hen)

PONTIANAK, LANDAK NEWS – Gubernur Kalbar, Cornelis mengharapkan dengan adanya kerjasama bersama pihak Kejati dan REI kebutuhan satu juta unit rumah dapat tercapai.

“Program perumahan dan kawasan pemukiman merupakan salah satu dari 10 program prioritas nasional yang merupakan hak dasar warga negara sebagai mana diamanatkan UU 1945 pasal 28 H, dan sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan prioritas pemerintahan daerah.” ujar Cornelis, usai Penandatanganan kerjasama dalam rangka percepatan program pembangunan sejuta rumah dan pnerapan PP nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (21/8).
Kegiatan yang mengusung tema “Dalam rangka mempercepat program pembangunan satu juta unit rumah dan penerapan PP no. 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” itu hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sugiyono, SH, MH, Bupati dan Walikota se- Kalbar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Kota se Kalbar, Ketua DPD REI Kalbar, H. Sukiryanto serta tamu undangan lainnya.

Menurut Cornelis, pemenuhan kebutuhan perumahan dan rumah layak huni tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi sesuai kompetensi dan kewenangannya. Mantan Bupati LAndak itu berharap target pemerintah dan REI tercapai, apalagi sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan, REI juga lancar, pemkab kota juga lancar sehingga rakyat bisa menikmatinya.

Tapi perencanaanya, kata dia, juga perlu mantap, sehingga nanti jika ada rumahnya tidak ada kendala seperti tidak ada air, paritnya tidak bagus, oleh karena itu rancangannya harus benar-benar.

Baca juga  Karolin Akan Kawal Aspirasi Pembangunan Rumah Adat Tiong Hoa

Kajari Ketapang, Joko Yuhono, inisiator antara Pemkab dan Pengembang untuk percepatan program pembangunan satu juta unit rumah dan penerapan PP nomor 64 tahun 2016 tentsng pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah menyampaikan testimoninya saat penandatangan piagam kerja sama bersama REI Kalbar dan Pemprov Kalbar. Ia pun menceritakan kisah OB di kantornya yang kata dia, tidak pernah terbayangkan untuk mempunyai rumah.

“Sebuah mimpi yang tidak bisa direalisasikan, sudah tanda tangan akad dan mempunyai rumah,” tuturnya. Bahkan, kata dia ada seorang anggota polisi yang bilang, jika Polresta seperti dirinya, pasti polisi tersebut akan punya rumah. Joko mengungkapkan ada problem mengenai pembangunan rumah, karena ada permainan dalam perizinan, kedua karena pengembang ingin untung besar, kemudian ada pungli, jika dibiarkan program sejuta rumah tidak bisa di jalankan, dan, kata dia, hanya Ketapang yang telah bisa menjalankan.

Menurutnya, dengan hal ini, kejaksaan bisa mengawal program satu juta unit rumah terealisasi. Ia pun mengatakan, selain menjalankan fungsi sebagai jaksa, bisa juga membantu masyarakat. “Jadikanlah Kalbar wilayah yang peduli akan terwujudnya rumah murah,” katanya.

Bupati Ketapang, Martin Rantan menuturkan yang Ia lakukan adalah dalam rangka percepatan progran pembangunan satu juta unit rumah dan penerapan PP. No 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. “Program di prioritaskan rumah kepada PNS dan TNI,” ungkapnya.

Ia pun mengatakan, dalam rangka mendukung program pemerintah, jika perijinan pada umumnya 14 hari kerja, dapat dilaksanakan 3 dan maksimal 5 hari dengan catatan berkas pengajuan lengkap.

Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa mengatakan Pemerintah Kabupaten Landak siap mensukseskan program pembangunan satu juta rumah dari Pemerintah Pusat.

“Kabupaten Landak siap mensukseskan program pemerintah pusat yaitu program perumahan yang ditempati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menjadi salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Joko Widodo,” tutur Karolin.

Baca juga  "Naik Dango", Tradisi Suku Dayak Kanayant

Pemerintah Kabupaten Landak telah melakukan publikasi tahap awal bersama pihak pengembang dan diperkirakan akan dibangun seribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Diperkirakan akan ada 1000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Landak yang akan mendapatkan bantuan perumahan tanpa DP kemudian bisa dicicil lewat KPR kemudian dari kami. Juga akan memfasilitasi pembebasan beberapa pajak daerah khusus untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menjelaskan program tersebut akan diprioritaskan bagi TNI, Polri, PNS dan bagi masyrarakat yang berpenghasilan rendah akan dibuat khusus. Diakuinya juga bahwa surat persetujuan bersama pihak pengembang telah di tanda tangani dan saat ini masih dalam proses pendataan.
Kami juga sudah berpesan kepada pihak developer dalam melaksanakan kegiatan menyelesaikan semua secara baik. Dalam arti ini memang perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu bukan berarti fasilitasnya harus dikurangi, tetap harus sesuai dengan standar seperti sanitasinya, saluran airnya sehingga nanti kedepan tidak banjir.

Disamping pembangunan rumah dan penataan kawasan yang sesuai standar, Dokter lulusan Unika Atmajaya Jakarta itu menekankan bahwa program unggulan pemerintah pusat tersebut harus tepat sasaran.
“Semuanya harus dibuat sesuai dengan standar yang baik walaupun ini untuk masyarakat kita yang berpenghasilan rendah. Murah karena di subsidi oleh pemerintah. Sekarang target kita bagaimana kedepan nanti tidak sampai salah sasaran. Tanahnya sudah siap tinggal bagaimana nanti kita cek dengan pihak BPN, bagaimana pemecahan sertifikatnya nanti akan kita komunikasikan dengan pihak BPN agar bisa diperoses dengan cepat, ” pungkas Karolin. (hen)

 

Share :

Baca Juga

Kalbar

Sekolah Unggulan, Kado Hardiknas Karolin Untuk Pelajar di Kalbar

Kalbar

TMWB Gelar Kopdar Akbar 01 di Kabupaten Sintang

Kalbar

FPK Gelar Raker Pembentukan Pengurus Tingkat Kecamatan 2017

Kalbar

Lomba Desa Tingkat Provinsi, Jarot: Pembangunan Suatu Daerah Berkembang Dimulai Dari Desa

Kalbar

Cornelis Ucapkan Selamat Kepada Para Kepala Daerah Yang Baru Dilantik

Kalbar

Camat Parindu, Usrin Gelar Doa Syukur

Kalbar

Kasus COVID-19 di Kota Singkawang Terus Meningkat

Kalbar

Pemkab Sintang Berharap Bandara Tebelian Beroperasi
error: Content is protected !!