Home / Nasional

Senin, 9 April 2018 - 21:12 WIB

Kenaikan Harga Pertamax Cs Kini Harus Atas Persetujuan Pemerintah

Pemerintah lewat Kementerian ESDM menegaskan mulai saat ini kenaikan harga BBM seperti pertamax, pertalite, pertamax turbo dan lainnya harus lapor ke pemerintah. Foto/Ilustrasi

JAKARTA, LANDAKNEWS – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai saat ini kenaikan harga bahan bakar umum seperti pertamax, pertalite, pertamax turbo dan lainnya harus dilaporkan ke pemerintah. Sebelumnya, badan usaha bisa menaikkan harganya tanpa persetujuan pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, keputusan ini merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran kenaikan harga bahan bakar tersebut sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Baca juga  Nakes Mohon Pilkada Serentak Ditunda ke Jokowi

“Menyangkut bahan bakar umum ya, pertalite, pertamax, super, dan lain-lainya maka arahan bapak presiden, mengenai kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi ke depannya,” katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah sangat memperhatikan mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap angka inflasi nasional. Karena itu, badan usaha yang mendistribusikan BBM harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah sebelum menaikkan harganya.

“Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo,” imbuh dia.

Mantan Menteri ESDM ini memberikan catatan, aturan ini tidak berlaku untuk BBM jenis avtur dan untuk bahan bakar industri. Selain itu, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina (Persero) semata, melainkan untuk seluruh penyalur BBM yang ada di Indonesia, termasuk SPBU asing seperti Total dan Shell.

Baca juga  BUMDes Hanya Boleh Satu Tapi BUMDesma Bisa Banyak

“Menyangkut kenaikan JBU non avtur dan Industri tidak masuk. Ini berlaku untuk seluruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” tandasnya.

Sumber: Sindo News

Share :

Baca Juga

Nasional

Kepala Daerah dan DPRD Ikut Dapat THR

Nasional

Warga Kesal, Kantor PTPN-II Kuala Bekala Digeruduk

Nasional

Menkum-HAM, Yasonna H Laoly

Nasional

Presiden Jokowi Harap PBB Berbenah Diri

Nasional

DPR Ajukan Rencana Anggaran Rp7,7 Triliun untuk 2019

Nasional

PBNU Komunikasikan Wacana Sekolah 5 Hari dengan Istana

Nasional

Politikus PDIP Bela Pramono dan Puan soal Terima Duit e-KTP

Nasional

Soal UU Pemilu, Begini Kata Jokowi
error: Content is protected !!