Home / Parlementaria

Rabu, 1 Agustus 2018 - 11:42 WIB

Tokoh Adat Papua Tolak NRFPB

ABEPURA,  LANDAKNEWS – Toko adat atas nama Masyarakat adat Papua menolak kegiatan segelintir orang yang melakukan aksi pengumuman Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) melalui selebaran.

Aksi mereka sebelumnya juga disebarkan melalui media sosial untuk mengundang simpati massa.

Ondoafi dan juga Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura Boaz Enoch kepada wartawan, Selasa (31/7) menghimbau kepada masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh aktivitas yang berpotensi mengakibatkan tindakan kriminal semisal NRFB.

“Mari kita bangun Papua ini. Jangan mudah melakukan aktivitas merugikan,”
kata Enoch di Rumah makan Sendok Garpu, Kotaraja,Selasa (31/7)

Menurut dia, aktivitas itu merugikan banyak orang, termasuk anak-anak sekolah. Tanah Papua, katanya, merupakan tanah yang diberkati Tuhan untuk memberi makan pada dunia. Tanah ini juga telah dimerdekakan oleh Tuhan.

“Maka jauhkan hal-hal yang tidak menguntungkan,” katanya.

Ia juga meminta oknum yang mengatasnamakan NRFPB tidak melibatkan mahasiswa. Sebab mereka adalah generasi masa depan Papua, untuk membangun negeri ini.

Baca juga  Hasil Monitoring DPRD Landak Posko Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Sudah Siap

Dirinya bahkan meminta semua pihak untuk merapatkan barisan dan bekerja sama membangun tanah Papua.

Boaz juga meminta kepada TNI-Polri untuk tidak membiarkan oknum-oknum pengacau. Bila perlu mengamankan mereka dan menindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Di tempat yang sama, Orgenes Kaway, Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani mengatakan, kini kita mempersiapkan HUT ke-73 kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu, jangan lagi memecah-belah keutuhan NKRI.

Ia mengatakan, Papua sudah diberikan hak melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus untuk membangun Papua.

“Kalau mau mendirikan negara sendiri kan mustahil,” kata Orgenes.

Soal OPM, katanya, sudah terhenti tahun 1961 setelah integrasi melalui Pepera. Sebagai orang adat, dirinya mengimbau siapa pun agar bekerja sesuai profesinya. Jangan ada lagi kelompok-kelompok untuk memecah-belah persatuan.

“Merdeka kan bicara sejahtera. Saran saya kepada seluruh generasi, sadarlah. Selama kita ada, kita diberi kewenangan untuk bangun tanah Papua ini,” katanya.

Baca juga  Terkait Rencana Kerja dan Anggaran 2021, Komisi B DPRD Landak Harap Disesuaikan Dengan SE Bupati Landak

Kemerdekaan apa yang mereka tuntut? Nyatanya, setiap warga Negara di Papua ini memiliki hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan Papua justru mendapatkan banyak keistimewaan yang patut kita syukuri.

Mungkin yang menjadi persoalan utama bahwa orang Papua sangat minim dalam menggali kemerdekaan sehingga tertinggal dari Saudara yang lain. Tanah Papua terhampar luas tapi yang bertani secara modern adalah non Papua, laut kita sangat kaya tapi Nelayannya rata-rata non Papua, Kayu sangat banyak tapi yang jadi tukang kayu non Papua. Jadi yang harus kita lakukan adalah membangun SDM agar mampu menggali dan mengisi kemerdekaan.

“Bukan berpikir merdeka malah menghambat pembangunan,  ” Katanya.

Penulis: Pendam XII/TPR
Editor: One

Share :

Baca Juga

Parlementaria

AMAN Gelar Rapat Implementasi Perda PPMHA, Ketua DPRD Landak Sangat Mendukung

Parlementaria

Terima Study Banding DPRD Kabupaten Sanggau, Heri Saman; Pentingnya Tenaga Penunjang di Jajaran DPRD.

Parlementaria

Meski Landak Zona Kuning, Ketua DPRD Kabupaten Landak Imbau Masyarakat Tidak Lalai Protokol Kesehatan

Parlementaria

Kapolda Metro Jaya Usung Jasad Mahasiswi Yang Tewas Ditembak Perampok

Parlementaria

Hasil Monitoring DPRD Landak Posko Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Sudah Siap

Parlementaria

DPRD Landak Terima Kunjungan dari CU BAHARTA Bahas Perekonomian Khususnya Di Kabupaten Landak

Parlementaria

DPRD Landak gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Landak atas Pandangan Umum Seluruh Fraksi

Parlementaria

Komisi A DPRD Landak Gelar Rapat Bahas Aksi Penolakan RUU Klaster Ketenagakerjaan (OMNIBUSLAW)
error: Content is protected !!