Home / Politik

Jumat, 18 Oktober 2019 - 06:54 WIB

Konsisten Jadi Oposisi, PKS Ogah Temui Jokowi

Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Pipin Sofyan.FOTO:IST

JAKARTA – Deras isu beberapa parpol eks koalisi Prabowo – Sandi merapat ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan jatah kursi di pemerintahan. Tetapi, PKS menyatakan sikap untuk hanya akan bertemu dengan Jokowi pascapelantikan dan pengumuman kabinet.

 

”Sedari awal, PKS berijtihad untuk menjadi partai oposisi. Ini penting sebagai sebuah kewajaran demokrasi di Indonesia. Kami khawatir, kalau semua partai masuk menjadi koalisi, nanti tidak ada lagi parpol yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Pipin Sofyan saat ditemui di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

 

Menurutnay, PKS berusaha untuk mendengar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya partai oposisi, terutama dari parpol yang kalah dalam pilpres kemarin. Menurutnya, jika aspirasi tersebut tidak didengarkan, maka selanjutnya akan terjadi defisit demokrasi.

 

“Itu merupakan kondisi di mana aspirasi masyarakat tidak didengar, dan masyarakat akan mencari jalan demokrasinya sendiri. Kan ini berbahaya,” tuturnya. Pipin mengatakan, sikap partainya untuk mengambil bagian sebagai oposisi, bukan berarti tidak pro rekonsiliasi. Ia menegaskan, PKS turut mendukung parpol eks koalisinya, untuk masuk ke dalam pemerintahan sebagai upaya partai koalisisi-oposisi yang kuat untuk mengkritisi pemerintah. Termasuk, jika Gerindra benar merapat, maka harus tetap dalam satu koridor oposisi dengan PKS.

Baca juga  Airlangga Hartarto Siap Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

 

“Kendati PKS juga mendapat undangan yang sama untuk bertemu dengan Jokowi, tetapi kami meminta waktunya usai pengumuman kabinet. Agar pertemuan ini tidak dimaknai ada negosiasi antara kami dengan Pak Jokowi,” ujarnya. Dikatakan, tanggal pertemuan belum dapat dipastikan. Yang jelas PKS hanya akan bertemu pasca deklarasi nama-nama di kabinet.

 

Menurut Pipin, undangan pertemuan ini disampaikan langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), di Istana Negara, Rabu (16/10/2019).

 

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Adi Prayitno, menilai langkah yang diambil oleh PKS sebagai oposisi sudah tepat. Mengingat, hanya PKS yang tidak ingin jadi bagian dari koalisi. Berbeda halnya dengan Gerindra dan Demokrat yang sudah menunjukkan ketertarikan.

Baca juga  Prihatin Kondisi Bangsa, Titiek Soeharto Keluar dari Golkar

 

“Kita tahu, PAN mendeklarasikan diri sebagai oposisi baru belakangan. Walaupun selalu ada kemungkinan untuk merapat ketika ada reshuffle kabinet. Intinya, terlampau banyak parpol yang menginginkan ‘kue kekuasaan’, sehingga mau tidak mau, harus ada yang mengalah untuk menjadi oposisi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

 

Adi menambahkan, langkah konsisten PKS sebagai oposisi itu terlihat semakin meyakinkan dengan pernyataan hanya menerima pertemuan pasca pengumuman kabinet. “Dengan langkah yang ditempuh tersebut, PKS menjadi satu role model pendidikan politik yang bagus. Kalau kalah ya sudah, tidak minta sharing power. Silakan menjadi oposisi yang kritis dan keras, tetapi tetap harus menawarkan solusi yang rasional,” pungkasnya.(mg1)

Sumber: Indopos

Share :

Baca Juga

Politik

Pesan Megawati Terkait Kebenaran dan Keadilan Hukum

Politik

Kreatif,  Ketua PPS 09 Dapat Hadiah

Politik

Diduga Ada Gejolak Internal, PDIP Masih Galau Tentukan Cagub Jateng

Politik

Karolin-Gidot Komitmen Antisipasi Korupsi Dilingkungan Birokrasi

Politik

Tak Kuasa Tahan Tangis, Hasto Beberkan Pengunduran Diri Anas dari Pilgub Jatim

Politik

Pilkada 2018, PKB Bertekad Mengikutkan Kader Terbaiknya

Politik

Polsek Menjalin Kembali Kedatangan Personil BKO Terkait Pilgub Kalbar

Politik

Nalar Politik Harusnya Menang
error: Content is protected !!