Home / Parlementaria

Rabu, 26 Agustus 2020 - 23:06 WIB

Dukung Kebijakan Nasional, DPRD Landak ajukan Raperda Kabupaten Layak Anak

LANDAK – Untuk mendukung kebijakan nasional dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak serta Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.

Pengajuan 2 Raperda sekaligus ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman , didampingi Wakil Ketua, Anggota DPRD Landak, Sekwan dan dihadiri Wakil Bupati Landak, Sekda Landak, staf ahli serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak terkait yang hadir secara langsung maupun secara virtual (vicon).

Dalam sambutannya Heri Saman menyampaikan bahwa pengajuan kedua Raperda tersebut disampaikan guna mendukung kebijakan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

“Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang kabupaten layak anak ini didasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak,” ucap Heri Saman.

Baca juga  Pengumuman PPDB Kalbar SMA/SMK Ditunda

Sementara itu Maraga Satrio Arjuna saat membacakan penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak terhadap 2 (dua) rancangan peraturan daerah
prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak tentang kabupaten layak anak dan penyelenggaraan perpustakaan mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Landak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak untuk mendukung kebijakan nasional dalam menyelenggarakan perlindungan bagi anak.

“Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” kata Maraga Satrio Arjuna .

Baca juga  Waka Polda Kalbar Kunjungi Polsek Mempawah Hulu

Lebih lanjut terkait Penyelenggaraan Perpustakaan, Maraga Satrio Arjuna mengatakan bahwa adanya perpustakaan dinilai mampu mendukung sistem pendidikan nasional terlebih perpustakaan merupakan sumber informasi.

“Perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. selain itu perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi,” ungkapnya.

Penulis: MC DPRD landak.

Share :

Baca Juga

Parlementaria

Bahas Studi Banding/Pembelajaran, DPRD Landak Terima Kunker Dari DPRD Kota Singkawang

Parlementaria

Karolin-Gidot Tambah Kuota Guru Honor Daerah, Untuk Atasi Kekurangan Guru di Kalbar

Parlementaria

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Landak Terhadap 3 Raperda Inisiatif Eksekutif

Parlementaria

Hadiri Pembukaan Rekening PBRS, Ketua DPRD Landak imbau Penerima Bantuan Rutin Koordinasi dengan Dinas PUPR

Parlementaria

Riyandi Raih Juara Umum SMP Negeri 4 Sanggau

Parlementaria

Komisi A DPRD Landak Gelar Rapat Bahas Aksi Penolakan RUU Klaster Ketenagakerjaan (OMNIBUSLAW)

Parlementaria

Anggota Polres Karawang Diduga Bunuh Diri, Tembak Kepala Pakai Pistol

Parlementaria

4 Tewas, 8 luka akibat Longsor Penambangan Pasir di Magelang
error: Content is protected !!